Kantor Imigrasi Kediri Dukung Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri memenuhi undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri sebagai narasumber terkait keimigrasian di Pendopo Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Senin (30/9/2024).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri Ibnu Imad, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan pesan, terutama bagi perangkat desa di lingkungan Kecamatan Papar agar
memanfaatkan kesempatan ini dengan menggali informasi-informasi yang diperlukan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) berikut dengan prosedur yang benar, persyaratan, dan juga terkait kasus-kasus yang terjadi sebelumnya agar dijadikan bahan pelajaran dan antisipasi kedepannya agar tidak menjadi korban TPPO.
Hal ini dirasa penting karena perangkat desa merupakan lini pencegahan pertama bagi warganya yang hendak mengajukan diri sebagai PMI.
Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri, Reyli Nuary RP menyampaikan, beberapa hal diantaranya terkait persyaratan permohonan paspor, dan menjelaskan beberapa hal yang sering terjadi sebagai modus bagi pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab untuk bertujuan perdagangan orang.
Sebagai langkah antisipasi diharapkan seluruh perangkat desa yang mengikuti sosialisasi ini bisa mengenal karakteristik masyarakatnya, modus yang sering terjadi, dan pada akhirnya bisa mengantisipasi TPPO lebih dini.
Sementara Camat Papar, Andrea Rangga Primansya, S.STP, MM menyampaikan, apresiasi atas acara sosialisasi di wilayah kerjanya karena sangat bermanfaat untuk warganya lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan keluar negeri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Reyli Nuary RP juga menyampaikan Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keimigrasian, serta berperan aktif dalam pencegahan TPPO.
“Kami akan mendukung penuh kegiatan seperti ini sebagai bagian dari program edukasi publik yang berkelanjutan,” jelasnya.(dim)