Kenaikan Harga Minyakita di Kota Kediri Lebih Dari 5 Persen
KEDIRI – POROSNEWS.CO
Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Wali Kota Kediri Triwulan III yang disampaikan di Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/8/2024).
Zanariah menyampaikan beberapa aspek kepada evaluator dari Kemendagri. Pertama, aspek inflasi dimana selama periode Mei-Juli, tingkat inflasi year on year konsisten paling rendah se-Jatim.
Hal itu dapat dicapai dengan melakukan strategi 4K yang diwujudkan dengan beberapa langkah konkrit. Lalu, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada 8 Juli 2024, dimana berdasarkan paparan dari Kementerian Perdagangan bahwa Kota Kediri termasuk 14 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga Minyakita >5 persen.
Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa penjualan/droping minyakita terakhir dilakukan pada Tahun 2023. Tidak terdapat Distributor Minyakita yang berdomisili di Kota Kediri, karena itu dilakukan sidak kepada distributor minyak curah.
Hasilnya, sebagian pelaku usaha yang disidak juga berperan sebagai trader atau pengecer penjualan Minyakita.
“Kita akan lakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas utamanya yang berpotensi penyumbang inflasi. Kemudian, operasi pasar dan bazar pangan murah dengan memperhatikan perkembangan inflasi.
Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga serta melanjutkan rehabilitasi jalan untuk mendukung kelancaran distribusi,” ujarnya.
Selanjutnya, aspek stunting berdasarkan data ePPGBM jumlah balita stunting per 3 Juli 2024 sebanyak 739 balita, terjadi penurunan 32 balita stunting dibanding data ePPGBM Desember 2023. Kemudian pada aspek layanan publik, Pemkot Kediri menerapkan standar operasional prosedur pada layanan publik yang diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain menggunakan Kediri Single Window for Investment (KSWI) dan Online Single Submission (OSS).
“Sebagai wujud transparansi, Pemerintah Kota Kediri menuliskan informasi gratis pada produk layanan yang tidak ada tarif retribusinya. Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan, Pemkot Kediri memberikan kompensasi berupa botol minum (tumbler) bagi pemohon Mall Layanan Publik yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar,” ungkap Zanariah.
Dijelaskan mengenai tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem yang mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Kediri tahun 2023 sebesar 4,06, turun 0,32 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam rangka penanganan TPT, Pemerintah Kota Kediri pada 23 Juli sampai 1 Agustus melaksanakan pelatihan kerja sebanyak 609 orang.
Pemkot Kediri juga telah menyelesaikan verifikasi terhadap 5.617 orang yang akan mendapatkan bantuan modal usaha.
Pada semester I 2024 telah diterbitkan sebanyak 9.578 izin usaha. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 21.030 jiwa atau 7,15 persen, berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21.150 jiwa atau 7,23 persen.
“Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2023 sebanyak 3.002 jiwa atau 1,03 persen berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.441 jiwa atau 1,88 persen,” jelasnya.(dim)
