Kota Kediri Menggelar Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026
KEDIRI – POROSNEWS CO
Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah memberikan pengarahan saat memimpin Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat (10/1/2025).
Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan, forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Harapannya kinerja Pemerintah Kota Kediri pada 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
“Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya
Zanariah menjelaskan, ada 9 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.
Dari 9 indikator kinerja utama itu, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100 persen.
Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.
Pj Wali Kota Kediri juga berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.
Selain itu memastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi Walikota terpilih sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga.
Kemudian analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.
“Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas,” jelasnya.
Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli
daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Masyarakat bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan, melalui tautan
bit.ly/FKP_KotaKediri26.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri M Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, LSM dan organisasi profesi di Kota Kediri.(dim)
