Munas X LDII, Badan Pangan Nasional Ajak Ormas dan Pesantren Perkuat Kedaulatan Pangan

JAKARTA – POROSNEWS.CO

Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri menegaskan kesiapannya berperan aktif dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Hal ini mengemuka setelah sesi pembekalan materi bertajuk “Kedaulatan Pangan sebagai Harga Diri Bangsa Indonesia” yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto saat menjadi pembicara di Munas X LDII di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dalam paparannya, Budi Waryanto menekankan bahwa kedaulatan pangan adalah cermin harga diri bangsa. Ia mengajak organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan seperti pesantren untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan guna memproduksi komoditas pangan lokal, mulai dari beras, jagung, hingga sorgum.

“Kita harus berdaulat dan mandiri. Indonesia memiliki potensi lahan yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jika kita bisa mengelola cadangan pangan masyarakat melalui lumbung-lumbung pangan, maka target Indonesia Sehat 2045 akan tercapai,” ujar Budi Waryanto.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat dan kemandirian bangsa. Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan konsep kedaulatan dan kemandirian sebagai dasar dalam pengelolaan pangan nasional.

“Kedaulatan pangan berarti bangsa ini memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Sedangkan kemandirian berarti kita mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari Sabang hingga Merauke. Berbagai komoditas seperti beras, jagung, sorgum, hingga sagu dinilai mampu menjadi alternatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, ketahanan pangan diukur dari tiga aspek utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak mampu membeli pangan. Karena itu, pemerintah hadir melalui berbagai kebijakan seperti stabilisasi harga dan penyaluran cadangan pangan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan pesantren, untuk berperan aktif dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui pemanfaatan lahan dan pengembangan komoditas lokal.

“Pangan adalah hak dasar manusia. Maka menjaga ketersediaannya adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memanfaatkan setiap potensi lahan yang ada untuk produksi pangan,” tegas Budi.

Menanggapi tantangan tersebut, Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, H Agung Riyanto menyatakan bahwa kemandirian pangan telah menjadi salah satu ruh dalam pembinaan santri di pesantren. Menurutnya, pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat.

“Kami di Ponpes Wali Barokah sangat sepakat bahwa pangan adalah harga diri bangsa. Oleh karena itu, kami terus mendorong para santri dan ekosistem pesantren untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan semangat kemandirian, kami siap bersinergi dengan Badan Pangan Nasional maupun Bulog untuk menjadi mitra strategis, baik dalam produksi maupun pengelolaan lumbung pangan di tingkat komunitas. Kami ingin memastikan santri kami tidak hanya kenyang secara spiritual, tapi juga mandiri secara material,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pesan kedaulatan pangan sangat relevan dengan upaya pembinaan santri di pesantren.

“Materi ini membuka wawasan bahwa kemandirian tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Di Ponpes Wali Barokah, kami terus mendorong santri untuk memiliki jiwa mandiri, termasuk dalam bidang pertanian dan pengelolaan pangan,” ujarnya.

Dijelaskan, pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang dimiliki serta pembinaan keterampilan santri,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pangan dan edukasi konsumsi pangan lokal bagi generasi muda di lingkungan pesantren.

“Apa yang disampaikan Bapanas mengenai pangan lokal seperti sorgum dan sagu sangat menarik. Di Ponpes Wali Barokah, kami akan terus mengedukasi santri untuk mencintai produk pangan lokal. Pesantren bisa menjadi laboratorium nyata untuk kampanye konsumsi pangan yang sehat, aktif, dan produktif. Melalui sistem logistik yang baik dan kolaborasi bersama organisasi, kami optimis pesantren mampu membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu pangan.

“Kedaulatan pangan bukan hanya isu nasional, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter. Santri perlu dibekali pemahaman bahwa menjaga pangan berarti menjaga keberlangsungan kehidupan. Kami di Ponpes Wali Barokah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, sehingga santri tidak hanya alim dalam agama, tetapi juga produktif dan mandiri,” jelasnya.

Ditegaskan, pesantren siap menjadi mitra strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam penguatan pangan berbasis komunitas. Dengan memiliki ribuan santri dan beberapa lahan yang belum dimanfaatkan menjadikan peluang itu terbuka lebar.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan lahir sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari kekuatan dan harga diri bangsa Indonesia,” jelasnya.(dim)