Rebutan Lahan Garapan, Ratusan Warga Desa Satak Demo ke Kantor Perhutani Kediri
KEDIRI – POROSNEWS.CO
Ratusan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Kediri. Massa menuntut pemecatan Eko Cahyono, sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya Satak, Senin (18/11/2024).
Massa pendemo datang menumpang belasan truk dan mobil sempat membakar ban bekas di depan Kantor Perhutani sehingga arus lalu lintas sempat tersendat.
Orasi yang disampaikan pendemo menuntut pemecatan Eko sebagai Ketua LMDH Budi Daya karena selama memimpin organisasi telah melakukan banyak penyimpangan.
LMDH Budi Daya selama ini telah bekerja sama dengan pihak Perhutani untuk mengelola lahan pertanian di kawasan hutan seluas 300 hektar lebih untuk ditanami tanaman produktif.
Baca juga : Tutut Hak Garap Tanah Perhutani, Ratusan Warga Satak Geruduk Kantor Kecamatan Puncu, Kediri.
Baca juga : Warga Satak Yang Tutut Hak Garap Lahan Perhutani, Dipertemukan Dengan Pengurus LMDH Budi Daya Satak.
Baca juga : Tutut Hak Garap Tanah Perhutani, Ratusan Warga Satak Geruduk Kantor Kecamatan Puncu, Kediri.
Namun permasalahan muncul karena memperebutkan hak lahan garapan. Karena tidak semua warga menikmati lahan garapan sehingga memicu protes masyarakat lainnya.
Perwakilan pendemo berikut pendamping warga kemudian diberi kesempatan untuk bertemu dengan pejabat Perhutani Kediri untuk menyampaikan tuntutannya.
Setelah pertemuan selama satu jam lebih diperoleh kesepakatan untuk menetapkan status quo lahan garapan. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan menggarap lahan.
Ferry Achmad, pendamping warga usai dialog menjelaskan, hasil pertemuan dengan pihak Perhutani Kediri telah menetapkan status quo lahan garapan.
“Sekarang lahan garapan status quo karena ada dua kubu masyarakat. Demo ini sebagai bentuk luapan kemarahan masyarakat yang hak -haknya dicederai oleh Ketua LMDH,” jelasnya.
Berkaitan dengan tuntutan masyarakat yang meminta agar Ketua LMDH Budi Daya Eko Cahyono diganti bukan kewenangan dari Perhutani.
“LMDH ini bukan institusi yang berada di bawah Perhutani. Nanti masyarakat akan melakukan musyawarah besar untuk menurunkan dan memecat ketua LMDH,” jelasnya.
Selain unjuk rasa ke Kantor Perhutani Kediri, ratusan masyarakat juga demo ke DPRD Kabupaten Kediri dan melaporkan penyelewengan dana yang dilakukan Ketua LMDH ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Sementara Hernawan, Wakil Administratur Perhutani KPH Kediri saat dikonfirmasi menjelaskan, kedatangan masyarakat yang berunjuk rasa karena ada ketidakpuasan kinerja pengurus LMDH yang tidak memuaskan anggotanya.
“Mereka menuntut lahan garapan sebenarnya telah selesai dan kita pertemukan. Masyarakat yang sudah mendapatkan dan yang belum mendapatkan telah diinventarisir,” jelasnya.
Berkaitan dengan tuntutan penurunan ketua LMDH pihak Perhutani tidak dapat ikut campur karena menjadi kewenangan dari anggotanya. “LMDH merupakan mitra Perhutani dengan anggota masyarakat sekitar desa hutan,” jelasnya.
Hermawan berharap petani yang bekerja sama dengan Perhutani dapat bekerja sama dengan skema kemitraan kehutanan produktif.
“Masyarakat perlu diedukasi tentang kelembagaan tidak hanya sekedar menjadi anggota, tapi tidak tahu hak dan kewajiban, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak tahu,” jelasnya.(dim)
