Rintisan Ekosistem Ekonomi Syariah di Kota Kediri Telah Membangkitkan Perekonomian Daerah Melalui Sektor UMKM

Didik Mashudi
wartawan porosnews.co

Hampir satu dekade Kota Kediri telah merintis ekosistem ekonomi syariah yang menjangkau sejumlah elemen masyarakat. Rintisan itu saat ini mulai menumbuhkan ekosistem dan mata rantai keuangan syariah yang terus bertumbuh.

Dukungan penuh dari sejumlah stakeholder dan pemerintah daerah semakin memperkokoh ekosistem perekonomian syariah yang semakin meluas. Tiga serangkai yang sangat membantu bertumbuhnya ekonomi syariah adalah Pemerintah Kota Kediri, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri.

Tiga serangkai itu selama ini yang terus berkontribusi dalam menumbuhkan sekaligus memperluas ekosistem keuangan syariah di Kota Kediri. Sudah banyak kalangan sebagai penerima manfaat yang mendapatkan keuntungan.

Salah satu contohnya membuka zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) di Kota Kediri. Upaya itu telah dirintis pada sektor kuliner halal di area kios Soto Bok Ijo yang berada di Terminal Tamanan, Kota Kediri dan sentra kuliner pujasera di Matahari Departemen Store dengan pembinaan dilakukan langsung Kantor Bank Indonesia Kediri.

Sedangkan Pemkot Kediri bekerjasama dengan MUI Kota Kediri telah memberikan pelatihan bagi juru sembelih halal (Juleha). Sudah puluhan Juleha yang telah dilatih dari sejumlah sentra penyembelihan ayam dan ternak.

Pelatihan Juleha ini dilakukan dengan memberikan proses penyembelihan ayam, unggas dan ternak yang sesuai dengan syariah Islam. Karena dari tempat penyembelihan ini berawal dari rangkaian kuliner halal.

Tahap selanjutnya telah meluas dengan membuka swalayan halal mart di sejumlah daerah di eks Karesidenan Kediri. Sesuai dengan namanya, halal mart hanya menjajakan produk yang telah mendapatkan label halal dari MUI.

Upaya ini terus berlanjut dengan mengenalkan perbankan kepada generasi muda utamanya para pelajar dan mahasiswa. Malahan sejumlah bank syariah juga telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi seperti dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syech Wasil Kediri.

Bagi sebagian kalangan, ekosistem ekonomi syariah telah memberikan kepastian ketentuan perbankan yang dikelola sesuai syariat Islam. Termasuk sentra kuliner halal dan halal mart memberikan kepastian menu dan barang yang disajikan ada kepastian kehalalanya.

Melalui rintisan tersebut pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat gencar melakukan sosialisasi literasi keuangan syariah kepada sejumlah elemen masyarakat, utamanya generasi muda.

Tumbuhnya ekonomi syariah juga diakui Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang mengharapkan mampu mendorong inklusifitas keuangan dan perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Kota Kediri. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri atas konsistensinya menghadirkan berbagai event bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya, SYIAR ini,” ungkapnya.

Disampaikan ketika berbicara mengenai ekonomi syariah, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan. Karena ekonomi syariah mencakup bagaimana usaha masyarakat dapat tumbuh, produk lokal naik kelas, pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, serta masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan inklusif.

Upaya mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, Pemkot Kediri terus berkolaborasi dengan KPwBI Kediri dan berbagai instansi lainnya untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

“Antusiasme para pelaku usaha di Kota Kediri sangat baik. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per tanggal 2 September 2026, ada 26.705 produk Kota Kediri yang telah mengantongi sertifikat halal. Ini menunjukkan bahwa ekosistem halal di Kota Kediri terus bergerak. Ada ribuan pelaku usaha yang terus berbenah meningkatkan kualitas produk dan berusaha memberikan jaminan pada konsumen,” ungkapnya.

Mbak Wali menjelaskan, bahwa Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Wilayah Mataraman melalui Sinergi dan Transformasi Digital menjadi semangat bersama dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah.

Walikota telah melakukan penandatanganan komitmen ekosistem halal di Kota Kediri sebagai bentuk penegasan komitmen bersama untuk membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun yang tidak kalah pentingnya, membangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan. Dengan begitu, ekosistem halal bisa terus tumbuh dan berkelanjutan, dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, pembiayaan, sertifikasi, distribusi sampai pemasaran produk.

“Semoga, ke depan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) di Kota Kediri bisa terus bertambah sehingga bisa tercipta ekosistem wisata halal menyusul daerah lain yang sudah eksis, seperti Lombok, Aceh, Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan DIY. Insyaa Allah dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat ini, Kota Kediri mampu menjadi salah satu destinasi halal, aman, nyaman, dan favorit guna menumbuhkan perekonomian di Kota Kediri,” harapnya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, Indeks Literasi Keuangan Syariah nasional tercatat sebesar 43,07%, sementara indeks inklusi tercatat sebesar 13,24%.

Angka itu masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57% dan inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%, dengan gap masing-masing 26,50% dan 80,37%.

Sementara di Jawa Timur pada 2026, indeks literasi keuangan syariah Jawa Timur berada di 43,41%, dibandingkan indeks literasi keuangan komposit sebesar 72,07%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,64%, dibandingkan indeks inklusi komposit sebesar 91,86%.

Data itu menunjukkan secara nasional maupun di Jawa Timur, pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Belum semua elemen masyarakat mendapatkan kesempatan mengikuti sosialisasi.

Gambaran itu juga tercermin dari struktur industri jasa keuangan di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Dari 65 bank umum, hanya terdapat 8 bank umum syariah (12,3%) dan 57 bank umum (87,7%).

Pada kelompok BPR, dari total 62 lembaga, hanya terdapat 9 BPRS (14,5%) dan 53 BPR (85,5%). Sementara pada sektor lembaga keuangan mikro, terdapat 4 LKMS (23,5%) dan 13 LKM (76,5%) dari total 17 LKM.

Data hasil Survei Nasional Literasi dam Inklusi Keuangan (SNLIK) dan sebaran kantor Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional non-syariah. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah.

Karena pengembangan keuangan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab industri, tetapi membutuhkan sinergi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin mengenal, memahami, dan pada akhirnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sesuai kebutuhan.

Pembiayaan Syariah Terus Bertumbuh

Semakin meningkatnya ekosistem perekonomian syariah juga tercermin dari pembiayaan lembaga keuangan syariah di wilayah Kantor OJK Kediri yang meliputi Karesidenan Kediri dan Madiun terus mencatat pertumbuhan yang signifikan.

Area Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso pada forum Jurnalis Class menyampaikan peran BSI dalam melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan Bank Bullion melalui Tabungan Emas, Cicil Emas, dan gadai emas.

Hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatat pertumbuhan NoA baru 15,03% YoY, Dana Haji 16,73% YoY, serta pertumbuhan signifikan pada Tabungan Emas dengan NoA 1.175,30% YoY dan gramasi 152,37% YoY.

Capaian itu didukung penguatan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang memungkinkan pembukaan Tabungan Haji dan Tabungan Emas secara digital, sekaligus menyediakan fitur informasi jadwal salat, paket umrah, lokasi ATM dan cabang terdekat, serta berbagai program BSI, sehingga layanan semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan Regional Manager PT Adira Multi Finance Tbk Area Jatim, Ahmad Syauqi pada forum yang sama juga menyampaikan bahwa Adira Finance terus memperkuat perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Unit Usaha Syariah.

Fokus utama perusahaan adalah menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mulai dari pembiayaan kendaraan, multiguna, hingga pembiayaan ibadah.

Hingga akhir 2025, Adira Finance mencatat kinerja positif pada segmen syariah. Total penyaluran pembiayaan baru berbasis syariah mencapai Rp 9,8 triliun. Angka tersebut berkontribusi sekitar 23% terhadap total pembiayaan baru perusahaan sepanjang 2025.

Sebelumnya hingga November 2025, pembiayaan syariah sudah tumbuh 13% YoY menjadi Rp 8,1 triliun dengan kontribusi 21% terhadap portofolio. Adira Finance terus mendorong inovasi produk agar masyarakat memiliki akses pembiayaan yang lebih pasti dan terpercaya.

Sementara Direktur Utama PT BPRS Tunas Artha Jaya Abadi, Triyas Nurzain menyampaikan, capaian perusahaan dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan dengan akad Murabahah dan Musyarakah.

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk membantu peningkatan kapasitas usaha, khususnya bagi pedagang, petani, dan pelaku industri rumahan di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Hingga Juni 2026, BPR Syariah Tunas Artha Jaya Abadi mencatat outstanding pembiayaan sebesar Rp 56 miliar, di antaranya Rp 27 miliar merupakan pembiayaan modal kerja.

Melalui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, BPR Syariah Tunas Artha Jaya Abadi berkomitmen tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga menjadi mitra bagi nasabah untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung prinsip syariah dan kehati-hatian.

Terus bertumbuhnya sektor perekonomian syariah juga terlihat dari kegiatan Semarak Ekonomi Syariah Mataraman (SYIAR) 2026 yang berlangsung di depan Balai Kota Kediri dengan capaian hasil positif. Kegiatan ini diikuti pegiat UMKM binaan Bank Indonesia.

Selama tiga hari penyelenggaraan, SYIAR 2026 mencatatkan total transaksi dan business matching mencapai Rp 14,08 miliar.

Capaian itu terdiri dari business matching pembiayaan sebesar Rp 3,61 miliar, business matching perdagangan domestik maupun ekspor sebesar Rp 8,13 miliar, serta total omzet transaksi pameran (exhibition) sebesar Rp 2,33 miliar.

Hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar pada kegiatan SYIAR 2026 juga menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendorong sektor ekonomi syariah.

Namun dibutuhkan kebersamaan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensyiarkan ekonomi syariah serta memperkuat aktivitas ekonominya.

Langkah konkret kolaborasi itu telah diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Kampung Halal oleh Wali Kota Kediri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri.

Sinergi lintas lembaga ini ditujukan untuk memperkuat rantai nilai halal dan pengembangan ekonomi syariah di Kota Kediri secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan SYIAR 2026 melibatkan 93 mitra strategis dari pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga ZISWAF, pondok pesantren, hingga pelaku UMKM modest fashion, kriya, kopi unggulan, dan kuliner halal.

Pada area Halal Mart, sebanyak 151 produk UMKM binaan Bank Indonesia Kediri dan Dinas Koperasi dari 11 kabupaten/kota se-wilayah Mataraman turut dipamerkan.

SYIAR 2026 juga menjadi ajang edukasi dan literasi yang diikuti oleh 11.000 peserta secara luring maupun daring.
Selain itu menjadi awal memperkuat rantai nilai halal, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar berdampak lebih luas bagi masyarakat di wilayah Mataraman.(didik mashudi)