Imigrasi Kediri Perkuat Sinergi Cegah Modus Pengantin Pesanan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
JOMBANG – POROSNEWS.CO
Rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Kantor Imigrasi Kediri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik perkawinan campuran yang berpotensi disalahgunakan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pada kesempatan ini sekaligus memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan administrasi keimigrasian yang berkaitan dengan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).
Kegiatan tersebut dihadiri 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa fenomena perkawinan campuran perlu mendapatkan perhatian bersama.
Disamping memiliki aspek positif, praktik tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan warga negara Indonesia, menjadi korban perdagangan manusia yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
Diperlukan pemahaman bersama dan keterlibatan seluruh instansi terkait untuk mengenali indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran sejak dini. Melalui sosialisasi perkawinan pesanan dan perkawinan campuran, diharapkan para penyuluh pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menginformasikan kepada calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan sebagai langkah edukasi dan pencegahan agar tidak menjadi korban perdagangan manusia (TPPO).
Dalam sosialisasi, materi pertama disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, yang membahas undang undang perkawinan campuran WNI dan WNA dari perspektif administrasi kependudukan.
Materi tersebut mencakup konsekuensi pencatatan perkawinan, perubahan status dalam dokumen kependudukan, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, hingga pentingnya koordinasi antara Kepala urusan Agama dan Dinas Catatan sipil dan Imigrasi agar pasangan yang melakukan perkawinan campuran dapat mengetahui regulasi yang berlaku di Indonesia dan mencegah menjadi korban human trafficking, dalam hal ini merupakan 15 program aksi Kementrian Imipas.
Selanjutnya, Nasrullah dari Imigrasi Kediri menyampaikan materi mengenai modus pengantin pesanan dan aspek keimigrasian dalam perkawinan campuran.
Dijelaskan bahwa modus pengantin pesanan umumnya melibatkan perempuan WNI yang dijanjikan keuntungan finansial, mahar dalam jumlah besar, maupun kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri.
Masyarakat perlu mengetahui agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mewaspadai modus -modus TPPO, seperti proses perkenalan yang berlangsung sangat singkat, janji pemberian mahar dengan nominal fantastis, serta pengurusan paspor dan visa yang dikendalikan oleh calon pasangan WNA.
Dalam beberapa kasus, korban berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, hingga penahanan dokumen perjalanan setelah berada di luar negeri. Sehingga WNI tidak menjadi korban human trafficking yang merupakan kejahatan transnasional.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta. Salah satu pembahasan penting adalah perlunya penguatan koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi dalam mengidentifikasi calon perkawinan campuran yang berpotensi menjadi korban penganti pesanan
Selain itu, turut dibahas MoU antara KUA dan Disdukcapil dalam mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat, mekanisme penyampaian informasi keberadaan WNA, serta usulan penguatan kebijakan administrasi bagi WNA yang akan melangsungkan perkawinan dengan WNI.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kediri mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi data yang lebih efektif antarinstansi. Apabila ditemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan, pihak KUA maupun perangkat desa diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kediri untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Penyelenggaraan sosialisasi ini menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 tahun 2026. Tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, Imigrasi juga hadir menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang optimal, mencegah tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan perlindungan hukum bagi WNI.(dim)
