Menko Pangan Zulkifli Hasan Sidak Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kediri
KEDIRI – POROSNEWS.CO
Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kediri saat ini telah beroperasi. Koperasi ini selain sebagai pusat ekonomi desa sekaligus menjadi infrastruktur pemerintah untuk distribusi bantuan sosial dan barang subsidi.
Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendukung program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ini. Dukungan itu menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana termasuk dalam pengadaan lahan untuk berdirinya gerai KDMP.
Keberadaan KDMP yang ada di tiap desa ditekankan Mas Dhito bukan untuk bersaing dengan usaha milik masyarakat. KDMP ini menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk penyaluran barang yang disubsidi, seperti elpiji 3 kg, pupuk, maupun kebutuhan pokok lain.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperas ini,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
Selain untuk menyalurkan bantuan yang disubsidi dari pemerintah kepada masyarakat, koperasi juga diproyeksikan untuk menyalurkan program bantuan sosial (bansos).
KDMP akan mengintegrasikan dengan gerai perbankan maupun bantuan permodalan usaha PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Di Kabupaten Kediri, secara keseluruhan dari 344 desa/kelurahan KDMP yang telah terbangun 100 persen ada 343 gerai. Dari gerai yang sudah berdiri, menurutnya tak kalah penting dalam pengecekan termasuk memastikan kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan dengan keberadaan KDMP diharapkan tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran barang subsidi dari pemerintah.
Penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, karena akan diterimakan langsung kepada masyarakat yang berhak.
Selain sebagai infrastruktur untuk penyaluran bansos seperti PKH maupun barang subsidi, juga memiliki peran sebagai offtaker yang akan membeli hasil produksi masyarakat desa.
Semisal gabah harga jualnya tidak sampai Rp 6.500/kg sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi yang akan membeli.
“Ini semua yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.(dim)
