Jumat Pertama Penerapan WFH-WFO, Walikota dan Kepala OPD Bersepeda ke Kantor Pers
KEDIRI – POROSNEWS.CO
Kota Kediri mulai melaksanakan pertama kali pelaksanaan sistem kerja kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) dengan komposisi 60 persen WFO dan 40 persen WFH.
Menandai kegiatan ini Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan contoh dengan bersepeda saat berangkat ke kantor, Jumat (17/4/2025), dari rumahnya menuju Balai Kota Kediri.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk penghematan energi, serta mendorong transformasi budaya kerja yang lebih modern dan adaptif di lingkungan pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, pegawai Pemkot Kediri dihimbau untuk mengutamakan penggunaan moda transportasi umum atau yang tidak berbahan bakar minyak (BBM). Mbak Wali menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya sebatas pengaturan pola kerja, tetapi juga sebagai gerakan bersama untuk menekan konsumsi energi.
“Tentunya kita akan mengutamakan untuk menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan BBM. Jadi nanti bisa menggunakan sepeda, atau transportasi umum lainnya,” ujarnya.
Wali Kota mengungkapkan rasa syukur karena kebijakan tersebut mendapat respons positif dari jajaran perangkat daerah. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di Kota Kediri, yang turut berpartisipasi dengan menggunakan sepeda saat berangkat kerja.
“Alhamdulillah hampir seluruh OPD dan seluruh instansi ketika berangkat kerja menggunakan sepeda. Tentunya ini adalah upaya kita bersama untuk meningkatkan efisiensi energi,” ungkapnya.
Tak hanya Wali Kota Kediri, dukungan terhadap kebijakan ini juga ditunjukkan oleh Wakil Wali Kota Kediri yang berangkat kerja dengan berjalan kaki.
Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak hanya tercipta efisiensi dalam penggunaan energi, tetapi juga terbangun budaya kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan di Kota Kediri.
Pemerintah Kota Kediri akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan ini guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.(dim)
